RSS Feed

Jenis Flow Meter

Jenis Flow meter yang beredar di pasaran cukup banyak dimana jenis flowmeter ini disesuaikan dengan fungsi flow meter dan aplikasi flow meter di lapangan hal ini penting digunakan sebagai acuan bagaimana cara memilih jenis flow meter yang sesuai dengan keinginan kita dan berdasarkan cara kerja flow meter dapat dibagi dalam beberapa jenis flow meter ::
1. Ultrasonic Flow meter
Ultrasonic flow meter merupakan alat meter dengan cara kerja tidak mengukur secara langsung ( inferensial ) karena sensor tidak langsung mengukur kecepatan aliran fluida dalam pipa, yang diukur adalah selisih waktu,  dengan mengukur waktu transit pulsa suara pada frekuensi yang tinggi (high-frequency sound pulses) yang melintasi pada pipa beraliran fluida.  Waktu transit adalah waktu yang diperlukan pulsa suara yang melintasi pipa dalam dua arah, yaitu searah dan berlawanan arah dengan arah aliran.   Selisih waktu antara keduanya tersebut sebanding dengan rata-rata kecepatan alir cairan.  Karena pengukuran aliran berdasarkan waktu transit, maka metode ini disebut juga dengan ultrasonic transit time flow meter.
Ultrasonic bisa diartikan banyak hal. Semenjak popular menjadi Portable Ultrasonic flow meter., para teknisi membayangkan bahwa flowmeter adalah Portable Ultrasonic flowmeter. Bagaimanapun juga , ultrasonic flowmeter adalah sebuah alat yang diperluakn untuk mengukur kecepatan aliran, volume, aliran masa dari cairan atau gas dengan kharakteristik bisa dibawah berpindah-pindah.
Ada beberapa perusahaan yang mencoba mengembangkan teknologi ini untuk aplikasi uap tapi sejauh in1 aplikasi dari alat ini masih bersifat tidak umum dan terbatas. Ultrasonic flow meter  sejauh ini dibuat dalam segala type dan range aplikasi dari transmit waktu atau Doppler sebagi aliran dasar atau aliran fluid,rendahnya anemometer untuk menggambarkan mahalnay gas alam sebagai aplikasi transfer tahanan. Harga untuk sebuah ultrasonic flow meter bisa berkisar antara USD 25 sampai USD 150.000 tergantung pada aplikasinya dan juga ada yang hand held ultrasonic flow meter.
Prinsip operasi
Pada dasarnya orang akan membedakan satu teknologi dari dua type tehnik pengukuran tapi hal ini tidak sepenuhnya benar. Sebuah Ultrasonic flowmeter akan dikategorikan kedalam type Doppler (yang mana digunakan untuk menggeser prinsip Doppler). Atau peralatan pemindahan waktu yang berupa mengukur selisih waktu. Perbedaan ini kemungkinan telah membawa alasan yang cukup simple untuk mengklasifikasikan ultrasonic dengan mudah dalam industry. Jika seseorang mempelajari tehnik pengukuran ultrasonic flowmeter, mereka akan menemukan beberapa teknologi yang mungkin salah pengklasifikasian.
Dalam hal ini Doppler flow meter yang mana terdapat Doppler shift yang diukur dengan menggunakan gelombang continue pada frekuensi yang tetap atau variasi seperti perubahan yang terjadi dalam Doppler shift yang diukur dengan menggunakan getaran.
Pada Ultrasonic flowmeter Transmisi dari gelombang yang melewati sensor secara tidak langsung berhubungan dengan fluida dinamakan non contact type. Bisa juga terjadi salah konsepsi atau penyederhanaan pada waktu transit flowmeter. Beberapa informasi mengklasifikasikan type yang baru sebagai “phase shift ” dan dibandingkan dengan type lama dilihat pada starting meter menggunakan “transit time “ dan yang lainnya menggunakan “Correlation transit time “
Sekarang dibuat kombinasi antara kedua transit tadi dengan technology ultrasound, hal ini memungkinkan untuk mengetahui secara tepat seberapa banyak fungsi dan kalkulasi dari tehnik yang actual.
Type Ultrasonic Flow meter ini cukup banyak digemari khususnya bagi mereka yang menginginkan jenis flow meter yang bisa di pindah2 atau dengan kata lain bisa di bawah kemana-mana atau boleh dikatakan sebagai flow meter Jinjing . Dan cara pengoprasiannya juga cukup sederhana tinggal di ikat ke pipa yang akan diukur flownya. Sedangkan untuk keluaran dari flow meter bisa hanya dibaca pada display dan juga ada yang dilengkapi dengan printer sehingga hasil pengukuran dapat langsung disimpan berupa hard copy dan ada juga hasil pengukuran disimpan pada memory card berupa soft copy yang bisa langsung dibaca oleh komputer dengan menggunakan card reader.
2. Glass Tube Flow Meter
Type Galss tube flowmeter banyak digunakan untuk aplikasi pemasangan dengan sistem vertikal dan beasaran flow rate bisa langsung di baca pada tabung kaca yang mana bahan dari kaca cukup baik yaitu pyrex glass. Jenis Galss tube flowmeter ini banyak digunakan ketika installasi pipa cairan tidak mempunyai area horisontal yang memadai sehingga tidak terlalu membutuhkan area yang luas.
Add caption
Untuk aplikasinya Galss tube flowmeter ini hanya maksimal pada temperature 120 derajad celcius, sedangkan pressure maksimal pada jenis ini tidak terlalu tinggi hanya pada kisaran 10 bars, sedangkan untk  aplikasi Jenis Galss tube flowmeter ini hanya untuk jenis liquid dan gas. Sedangkan jika kita menginginkan untuk pressure working yang lebih tinggi di kisaran hingga 60 bar bisa digunakan jenis metal tube flow meter.
3. Thermal Mass Flow Meters
 
4. Coriolis Mass Flow Meter
5. Positive Displacement PD Meter
6. Turbine Flow Meter
Turbine Flow meter pada dasrnya menggunakan prinsip dari woltmann rotating vane meter, dimana didalam Flow meter terdapat vane atau turbine atau impeller yang akan berputar saat fluid mengalir kedalam flow meter sehingga cukup tepat digunakan untuk mengukur fluid yang flow nya rendah namun punya pressure yang sangat tinggi.
7. Electromagnetic Flowmeter
Magnetic flowmeters pada prinsipnya menggunakan Hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Menurut prinsip ini, ketika medium konduktif melewati medan magnet, tegangan yang dihasilkan. tegangan ini berbanding lurus dengan kecepatan medium konduktif, kerapatan medan magnet, dan panjang konduktor. Dalam Hukum Faraday, ketiga nilai tersebut dikalikan bersama-sama, bersama dengan konstan, untuk menghasilkan besarnya tegangan. karena itu cairan yang diukur oleh flowmeter electromagnetic harus bersifat sebagai conductor electric.

Electromagnetic Flowmeter merupakan jenis flow meter yang mempunyai populasi tertinggi untuk Flowmeter yang digunakan mengukur aliran fluid baik berupa air atau cairan lainnya baik aliran yang corosive, kotor dan lumpur. Karena pemakiannya yang cukup banyak sebagian besar para produsen flow meter mempunyai produk jenis electromagnetic flow meter.
Electromagnetic Flowmeter yang paling banyak digunakan dalam aplikasi pengukuran aliran air dan limbah dan chemical. Sebagaian besar aplikasi dari pemakaian Elecromagnetic flow meter adalah untuk dunia industri seperti industri makanan, minuman, farmasi, perhotelan dan pengolahan limbah karena harus menggunakan flowmeter yang memenuhi persyaratan sanitasi.
8. Orifice Flow Meter
Flow meter jenis ini pada prinsip kerjanya menggunakan pressure difference dan bisa digunakan untuk high temperature maupun high pressure./div>
Orifice flow meter disamping bisa digunakan untuk mengukur aliran liquid, gas juga bisa untuk diaplikasikan pada aliran Steam. Flow meter yang dibuat dari bahan UPVC, PE dan PP atau PTFE sangat cocok sekali untuk aplikasi aliran chemical yang corosive. Pada Type Orifice flowmeter ini ada juga yang diaplikasikan untuk cairan matrial yang berat / kental seperti cairan slude pada proses WWT atau mengukur gas yang mempunyai humadity yang tinggi.
9. Laminar Mass Flowmeter
10. Variable Area Flowmeter
11.Vortex Flow Meters
----------------------------------------------------
Sumber : http://www.wmablog.com
READ MORE - Jenis Flow Meter

PP No. 19 Tahun 1999

Download PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, disini
READ MORE - PP No. 19 Tahun 1999

PP No. 85 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Download disini
READ MORE - PP No. 85 Tahun 1999

PP No. 81 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Link download disini.
READ MORE - PP No. 81 Tahun 2012

PERMENKES 492 Th. 2010

Download PERMENKES No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, disini.
READ MORE - PERMENKES 492 Th. 2010

PermenLH RI No. 5 Tahun 2012

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Download link disini.
READ MORE - PermenLH RI No. 5 Tahun 2012

UU No. 32 Tahun 2009

Download Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup pada link berikut : klik disini
READ MORE - UU No. 32 Tahun 2009

Peluang Bisnis 2014

Segera Amankan Posisi Anda, Segera JOIN bersama
Komunitas VSI, bisnis terbaru Ustadz Yusuf Mansur
Dengan Produk V-pay ( Virtual Payment ) Anda akan
dimudahkan dalam hal urusan pembayaran listrik,
telpon, pulsa, PDAM, TV Berbayar, Internet, Asuransi,
Kartu Kredit dan lain-lain. Transaksi dapat dilakukan
melalui Website, SMS, Android, BlackBerry, iPhone dan YM.

Ini Bukan Gurauan, Nyesel deh kalau
Gak Liat Info Peluang Bisnis Dahsyat ini.

Silahkan Kujungi : Disini

Salam Sukses
READ MORE - Peluang Bisnis 2014

PermenLH RI No. 16 Tahun 2012

Download PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP disini
READ MORE - PermenLH RI No. 16 Tahun 2012

Sekilas tentang AMDAL

Apa yang dimaksud dengan AMDAL?

AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
“…kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup; dibuat pada tahap perencanaan…”

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.
Dokumen AMDAL terdiri dari :
  • Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
  • Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
  • Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
  • Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
Tiga dokumen (ANDAL, RKL dan RPL) diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau tidak dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak.
Apa guna AMDAL?
  • Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
  • Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
  • Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
  • Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
  • Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
“…memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negatif”

“…digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberi ijin usaha dan/atau kegiatan”

Bagaimana prosedur AMDAL?
Prosedur AMDAL terdiri dari :
  • Proses penapisan (screening) wajib AMDAL
  • Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat
  • Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping)
  • Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.
Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL.

Proses penyusunan KA-ANDAL. Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan).
Proses penilaian KA-ANDAL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL).
Proses penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

Siapa yang harus menyusun AMDAL?
Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses AMDAL?
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan.

Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

Apa yang dimaksud dengan UKL dan UPL ?
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).
Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia.
UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.
Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi :
  • Identitas pemrakarsa
  • Rencana Usaha dan/atau kegiatan
  • Dampak Lingkungan yang akan terjadi
  • Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
  • Tanda tangan dan cap
Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :
  • Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota
  • Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota
  • Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara
Apa kaitan AMDAL dengan dokumen/kajian lingkungan lainnya ?

AMDAL-UKL/UPL
Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Keputusan Menteri LH 17/2001). UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya.

AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Wajib
Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatan tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan.
Audit Lingkungan Wajib merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali terdapat kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.

AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Sukarela
Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya menghendaki untuk meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Pelaksanaan Audit Lingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan.
Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau demikian dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh pemrakarsa karena sifatnya akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat “memperbaiki” ketidaksempurnaan yang ada dalam dokumen AMDAL.

Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan lainnya.


Sumber : menlh.go.id
READ MORE - Sekilas tentang AMDAL