Forum Pokja AMPL

Forum Koordinasi dan Konsultasi Pokja Pusat Strategi Monitoring Air Minum dan Sanitasi adalah forum diskusi tingkat pusat (Tim Teknis Pembangunan Air Minum dan Tim Teknis Pembangunan Sanitasi serta pihak terkait lainnya) untuk merumuskan konsep monitoring pembangunan air minum dan sanitasi. Hasil diskusi pada forum ini selanjutnya akan disepakati menjadi suatu kerangka Sistem Informasi Monitoring (SIM) sektor air minum dan sanitasi yang akan ditindaklanjuti dengan pilot project SIM di 6 kab/kota di 3 provinsi melalui Water and Sanitation Program Part E (WASAP-E).

Forum Koordinasi dan Konsultasi Pokja Pusat Strategi Monitoring Air Minum dan Sanitasi adalah forum diskusi tingkat pusat (Tim Teknis Pembangunan Air Minum dan Tim Teknis Pembangunan Sanitasi serta pihak terkait lainnya) untuk merumuskan konsep monitoring pembangunan air minum dan sanitasi. Hasil diskusi pada forum ini selanjutnya akan disepakati menjadi suatu kerangka Sistem Informasi Monitoring (SIM) sektor air minum dan sanitasi yang akan ditindaklanjuti dengan pilot project SIM di 6 kab/kota di 3 provinsi melalui Water and Sanitation Program Part E (WASAP-E).

Acara dibuka oleh Maraita Listyasari, Direktorat Perumahan dan Permukiman, Bappenas yang menjelaskan mengenai tujuan, outcome, dan output yang diharapkan dari adanya Program WASAP E. Tujuan WASAP E adalah untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai target pembangunan sektor air minum dan sanitasi melalui perbaikan koordinasi, kualitas, keberadaan dan penggunaan data informasi. Sementara outcome yang diharapkan adalah terperbaikinya sistem perangkat dan institusi untuk keperluan monitoring dan pengenalan manajemen data pada level pusat dan daerah di tahun 2011 dengan output/keluaran antara lain : (1) adanya suatu panitia/komisi untuk mereview proses monitoring (nasional, lokal); (2) adanya kerangka strategis monitoring; (3) identifikasi lokasi pilot project di 6 kab./kota di 3 propinsi; (4) adanya aturan standar untuk pengumpulan data, analisa data dan pelaporan; (5) rancangan Sistem Informasi Manajemen (SIM); (6) pelatihan tentang standar monitoring; (7) laporan Kinerja monitoring; dan (8) strategi pengembangan monitoring

Pada sesi panel, pembicara I adalah M. Kamil Abu Bakar, Kepala Bappeda Kabupaten Bangka, yang menyampaikan Sistem Monitoring Pembangunan Sektor AMPL di Kab. Bangka bahwa (1) Bappeda sebagai leading sector sekaligus koordinator Pokja AMPL daerah terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan pendanaan air minum dan sanitasi agar pembangunan berjalan lebih baik, -salah satunya- melalui pembentukan bidang pengendalian dan evaluasi (monev) yang bertanggung jawab terhadap pengendalian, monitoring, dan evaluasi seluruh perencanaan dan kegiatan pembangunan; (2) Agar pelaksanaan monev lebih terarah dan mengikat secara partisipatif seluruh SKPD terkait dilibatkan dan ditetapkan indicator dan sasaran kinerja melalui Peraturan Bupati Bangka tentang Pengelolaan Data AMPL; (3) Pelaksanaan monev setiap tahunnya adalah salah satu kontrak kinerja Kepala SKPD kepada Bupati; (4) Hasil pelaksanaan monev dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk selanjutnya dianalisa dan dinilai keberhasilan pelaksanaannya sesuai dengan indicator dan sasaran yang ditetapkan; (5) Metode yang digunakan adalah registrasi, survey, spot check, laporan, intranet dan LAN, serta melalui website yang didanai baik oleh dana desa, APBD, dan donor.

Pembicara II adalah Imam Syahbandi, yang membahas mengenai Sistem Monitoring dan Evaluasi Second Water and Sanitation for Low Income Communities (WSLIC-2), dimana disampaikan bahwa : (1) tujuan monev adalah untuk mempercepat alur informasi berjenjan mulai dari TKM (Tim Koordinasi Masyarakat) hingga ke Pusat (Central Province Management Project) dan agar terjadi control kualitas pada setiap tahapan kegiatan; (2) Dari sistem monev ini dapat dianalisa dan dinilai aspek kesinambungan proyek, baik itu mengenai kesinambungan kualitas sistem sarana terbangun; efektivitas kerberfungsian sarana, keuangan, pengelolaan, penggunaan; ketanggapan program terhadap kebutuhan masyarakat; dan juga untuk menilai kesetaraan dalam pengelolaan dan partisipasi masyarakat.

Pembicara III, Bowo Joko Marsono, Bina Asih Consultant memaparkan mengenai Peta Monitoring Air Minum dan Sanitasi saat ini, dimana untuk mendapatkan gambaran peta monitoring saat ini, telah dilakukan diskusi dengan Pokja AMPL Pusat dan juga 18 institusi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi monitoring air minum dan sanitasi yang telah dilakukan oleh masing-masing institusi, mendapatkan masukan tentang rencana pembangunan sistem monitoring yang akan dilakukan WASAP-E, dan mendapatkan masukan tentang skema insentif, legal, dan peran yang dapat dilakukan oleh masing-masing stakeholder. Setidaknya ada 7 (tujuh) sistem monitoring yang dilakukan oleh BPS, PU, KLH, BPPSPAM dan BPKP, Depdagri, Depkes, dan Pemda. Namun sayangnya indicator yang digunakan dalam monitoring masih bervariasi tergantung tujuan dan kepentingan masing-masing serta masih berupa monitoring implementasi proyek belum mengarah ke monitoring strategic untuk dapat pengambilan keputusan dan mengevaluasi RPJMN.

Pada sesi diskusi kelompok, dibahas secara partisipatif mengenai tujuan dan output, manfaat, pengguna, peran, dukungan dan kendala dalam menyusun kerangka monitoring. Serta dibahas pula mengenai indicator, insentif dan media yang dibutuhkan dalam tools sistem monitoring.

Hasil-hasil perumusan diskusi tersebut selanjutnya dirangkum menjadi suatu masukan dalam menyusun kerangka monitoring air minum dan sanitasi yang akan dilakukan oleh WASAP-E. Selain itu, juga akan ditindaklanjuti dengan survey identifikasi sumber data dan indicator di lokasi pilot project (6 kab/kota, 3 provinsi), workshop nasional monitoring air minum dan sanitasi pada Maret 2010 serta impelementasi program dan pilot testing pada Mei 2010.

Thx to : Pokja AMPL